You are here: HomeHumas Takalar
Humas Takalar

Humas Takalar

Bupati Takalar H. Syamsari, S.Pt.,MM bersama 91 Bupati dan 28 Walikota lainnya telah menerima langsung penghargaan dari Universal Health Coverage (UHC) Award 2018 dari Presiden RI Joko Widodo yang diserahkan oleh Menteri dalam Negeri di Istana Negara, Jakarta. Rabu, 23 Mei 2018.

Penghargaan ini diperoleh Bupati Takalar atas komitmennya yang telah menjamin kesehatan masyarakatnya melalui program pemberian Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan secara gratis yang dirintis tahun ini dan telah mencapai pembayaran hingga 97% BPJS warga.

"Takalar salah satu Kabupaten Penerima UHC Award 2018 yang dibuka langsung di istana negara selanjutnya Mendagri menyerahkan lagsung penghargaan tersebut kepada Bupati Takalar bersama 91 Bupati dan 28 Walikota lainnya". Jelas H. Syamsari.

Menurut Beliau, penghargaan ini merupakan sebuah kebanggaan karena pemerintah Kabupaten Takalar telah mendapat apresiasi dari Pemerintah pusat dengan berhasil meraih penghargaan kemudian selanjutnya terus mengabdi kepada masyarakat Kabupaten Takalar.

"Sehubungan dengan tercapainya Jaminan BPJS sampai 97 persen dan dengan penghargaan ini maka selanjutnya pemerintah Kabupaten Takalar berusaha untuk mencapai 100 persen penduduk masuk ke BPJS. dengan melakukan beberapa upaya diantaranya adalah Saat ini Kami lagi menghitung apakah APBD perubahan nanti bisa segera menutupi sampai 100 persen coverge serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan maka kami akan membentuk pokja atau satuan tugas pelayanan di RS Padjonga dan puskesmas-puskesmas yang melayani urusan administrasi terkait BPJS masyarakat sehingga orang yang sakit tidak lagi disibukkan oleh urusan administrasi." Urai H. Syamsari usai mendapatkan penghargaan UHC Award 2018.

 

(Dok. Humas & Protokol)

Telah dilaksanakan upacara Bendera Memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-110 Tahun 2018 yang dipimpin langsung oleh Sekda Kab. Takalar DR. Ir. H. Nirwan Nasrullah, M.Si sebagai Inspektur Upacara. Bertempat di Lapangan Upacara Kantor Bupati Takalar. Senin, 21 Mei 2018.

Upacara ditandai dengan pengibaran Bendera Merah Putih, Pembacaan UUD dan Pembacaan KORPRI.

Sekda Takalar dalam membacakan sambutan seragam tertulis Menteri Komunikasi dan Informatika RI mengatakan diantaranya bahwa Para pendahulu yang berkumpul dalam organisasi-organisasi seperti Boedi Oetama itu memberikan yang terbaik bagi terbentuknya bangsa melalui organisasi. Bukan dengan memberikan harta atau senjata, melainkan dengan komitmen sepenuh jiwa raga. Dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana saat itu, mereka terus menghidup-hidupi api nasionalisme dalam diri masing-masing.

Oleh sebab itu tema “PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA MEMPERKUAT PONDASI KEBANGKITAN NASIONAL INDONESIA DALAM ERA DIGITAL” dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei 2018, ini harus dimaknai dengan upaya - upaya penyadaran setiap masyarakat Indonesia, untuk mengembangkan diri dan merebut setiap peluang untuk meningkatkan kapasitas diri yang dibuka oleh berbagai pihak, baik oleh pemerintah, badan usaha, maupun masyarakat sendiri. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia juga harus diletakkan dalam konteks pemerataan dalam pengertian kewilayahan, agar bangsa ini bangkit secara bersama-sama dalam kerangka kebangsaan Indonesia.

Pimpinan OPD, para Staf Lingkup Pemkab Takalar serta anggota Satpol PP hadir dalam upacara tersebut.

 

(Dok. Humas & Protokol)

Bupati Takalar H. Syamsari, S.Pt.,MM Tanam Perdana Padi Unggul Varietas IPB 3S di Lingkungan Masago Kelurahan Maradekaya Kec. Pattallassang Kab. Takalar yang diselenggarakan oleh Pemkab Takalar melalui dinas Pertanian Kab. Takalar kerjasama Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) Cabang Takalar. Senin, 21 Mei 2018.

Penangkaran benih padi Unggul Varietas IPB 3S tersebut disponsori oleh Himpunan Alumni IPB Cabang Takalar dan akan dibagikan di setiap Kecamatan yang bertujuan sebagai modal bertani berjamaah bagi para petani di Kab. Takalar.

H. Syamsari pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa tanam padi ini dilakukan dalam rangka swasembada pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian di Takalar.

“Mari kita terus tingkatkan produktivitas pertanian daerah kita, jangan sampai ada lahan kosong karena target Pemkab saat ini yaitu menolkan lahan tidur. Dengan ini kesejahteraan petani meningkat dan daerah kita dapat lebih maju,”. Urai H. Syamsari.

Sementara itu Ketua Himpunan Alumni IPB Cabang Takalar Ir. Mursalim mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan dukungan dari Seluruh Alumni IPB Cabang Takalar untuk membantu Pemda Takalar di dalam mensukseskan P22 khususnya di bidang pertanian sehingga peningkatan produktivitas terutama padi di Takalar dapat tercapai.

"Untuk sementara, sawah yang ditanami saat ini seluas 1 hektar khusus benih padi dari Himpunan Alumni IPB Cabang Takalar". Jelasnya lagi.

Kabid. Perkebunan Dinas Pertanian Kab. Takalar, dan anggota Himpunan Alumni IPB Cabang Takalar  juga turut hadir dalam tanam perdana padi unggul Varietas IPB 3S.

 

(Dok. Humas & Protokol)

Bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar telah dilaksanakan Penandatangan Nota Kesepahaman/MoU Antara Bupati Takalar H. Syamsari, S.Pt. MM dengan Kepala Kejaksaan Negeri Takalar Saiful Bachri, SH.,MH tentang Optimalisasi Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4D) di Kabupaten Takalar, Senin, 21 Mei 2018.

Bupati Takalar dalam sambutannya mengatakan diantaranya bahwa yang penting dalam MoU adalah sistem, jika kita melakukan pekerjaan sesuai dengan sistem maka kita akan terhindar dari masalah. Kerjasama yang baik sudah dijalin dan saya selaku Pemda Takalar sangat menyambut baik kerjasama ini dan berhapan agar kerjasama ini dapat terjalin seterusnya dan dengan sistem yang telah dijalin kita dapat meraih WTP tahun depan. Jika sistem dipimpinan baik maka OPD dapat berjalan dengan benar.

Sementara itu, Kajari Takalar dalam laporannya mengatakan bahwa substansi MoU kali ini adalah tentang TP4D dimana Maksud dan Tujuan dari MoU adalah sebagai pedoman melakukan kerjasama yang saling mendukung sesuai ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman dan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengawalan dan pengamanan terhadap kegiatan pembangunan di Kab. Takalar. Dalam TP4D perlu ada sistem yang dianggap bisa membantu yaitu menggunakan Informasi Teknologi (IT).

Sekda Takalar, Inspektur Inspektorat Kabupaten, serta para Pimpinan OPD Kab. Takalar turut hadir Bupati Takalar.

 

(Dok. Humas & Protokol)

Monday, 14 May 2018 03:56

PENAMATAN SMKN 1 TAKALAR

Bupati Takalar H. Syamsari, S.Pt.,MM menghadiri penamatan siswa kelas XII SMKN 1 Takalar. Bertempat di Kampus SMKN 1 Takalar di Desa Boddia Kec. Galesong Kab. Takalar. Senin, 14 Mei 2018.

Penamatan ditandai dengan penyamatan selendang dan penyerahan sertifikat yang diwakili oleh salah satu siswa berprestasi kepada Bupati Takalar didampingi kepala UPT SMKN 1 Takalar dan Camat Galesong.

Bupati Takalar dalam sambutannya mengatakan bahwa jika ingin lanjut kuliah sebaiknya yang profesional atau spesialis agar setelah lulus dari perkuliahan langsung dimanfaatkan keahliannya masing-masing dan pilihan lainnya jika tidak lanjut dalam perkuliahan adalah menjadi seorang wirausahawan karena aat ini ada Perusda menjadi "ayah angkat" yang ingin memberikan ruang untuk berwirausaha. 

Pada kesempatan ini, saya juga berharap kepada masyarakat untuk mendukung kebijakan daerah. Dalam rangka menghadapi ramadhan ini, diharap menjadi momentum yaitu harus membudayakan shalat berjamaah di masjid, setiap hari membaca Alqur-an agar masyarakat menjadi masyarakat bermartabat dan membiasakan untuk menjaga kebersihan. Harap Bupati Takalar.

"Saya ingin menuntaskan persoalan pendidikan di takalar ini untuk memberikan pendidikan paket B dan paket C yang berlokasi di masjid, dengan demikian kita dapat memanfaatkan waktu dan lokasi secara cepat dan efisien". Urainya lagi.

Beliau berharap agar para pelajar tidak hanya hebat dalam akademik tapi mempunyai karakter taat beragama, peduli lingkungan dan optimis di masa depan.

Sementara itu Mudatsir, S.Pd.,M.Ap selaku kepala UPT SMKN 1 Takalar melaporkan bahwa ujian dilakukan dengan berbasis komputer dan siswa yang tamat tahun ini sebanyak 270 orang, 1 orang tidak lulus dikarenakan tidak mengikuti ujian. Dan nilai tertinggi yang dipakai 255 dengan demikian SMKN masih berhasil mempertahankan target integritas.

Lanjut dilaporkan bahwa SMKN 1 Takalar ini Merupakan SMK pertama di Takalar. Nama sekolah sebelumnya SMEA dilebur menjadi SMKN yang mulai 1998. Sekolah ini selain sekolah jurusan pelayaran, juga ada jurusan Tekhnis komputer, keperawatan dan jurusan perhotelan.

Penatamatan ini juga dihadiri Kepala Cabang Dinas pendidikan Wilayah VII Je'neponto Takalar Drs. Syaiful Amsi, para guru dan orang tua siswa SMKN 1 Takalar.

 

Dok. Humas & Protokol)

Monday, 07 May 2018 05:16

WORKSHOP PENYEDERHANAAN PERIZINAN

Demi mewujudkan pelayanan prima dan mendorong pertumbuhan iklim investasi di Kabupaten Takalar serta dalam rangka mengoptimalkan pelayanan yang mudah, murah dan tepat waktu, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menggelar workshop Penyederhanaan Perizinan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Pimpinan Lantai III dan workshop ini di pimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kab. Takalar DR. Ir. H. Nirwan Nasrullah, M.Si.  Senin, 7 Mei 2018.

Hadir sejumlah narasumber seperti Ismu Iskandar selaku Direktur Yayasan Adil Sejahtera (YAS), Sekda Takalar, serta Kadis Penanaman Modal dan PTSP. Acara workshop penyederhanaan perizinan turut dihadiri Pimpinan OPD , para Camat serta  berbagai kantor instansi terkait lainnya.

Sekda takalar dalam pemaparannya menyambut baik pelaksanaan kegiatan workshop Penyederhanaan Perizinan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal Dan PTSP. Melalui workshop ini dukungan dari berbagai pihak serta fasilitas pembentukan dan pengembangan PTSP dapat membantu para pelaku usaha dalam penyederhanaan dokumen perizinannya.

"Berbagai perizinan yang sebelumnya diurus secara terpisah pada sejumlah dinas maupun kantor, kini bisa diproses di Penanaman Modal Dan PTSP. Pemohon izin usaha baru sampai pengembangan bisnis cukup datang ke Penanaman Modal Dan PTSP tanpa harus berkeliling ke kantor kantor dengan membawa dokumen-dokumen persyaratan yang lengkap," ujar sekda takalar.

Sementara itu, Kadis Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Takalar, Budiar Rosal Saleh, S.Pt dalam penjelasanya mengatakan, retribusi perizinan merupakan salah satu sumber penghasilan daerah yang diharapkan mampu meningkatkan PAD.

Dalam kesempatan itu, Ia menghimbau dan mengajak agar para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan berbagai usahanya harus senantiasa memiliki dokumen perizinan secara resmi.

Seperti diketahui berbagai izin telah dikeluarkan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) demi meringankan semua proses perizinan para pelaku usaha yakni, izin trayek, IG, IMB, SIUP, TDP, izin pemasangan reklame, SIUJK, izin mendirikan rumah sakit, izin pendirian rumah bersalin dan balai pengobatan, izin praktek dokter, praktek bidan, praktek perawat dan izin Amdal.

Kemudian, izin pengelolaan limbah dan pemantauan lingkungan hidup, izin usaha pertambangan, izin pendirian apotik, izin usaha penggilingan padi dan lainya. Sementara prosedur dalam mengeluarkan izin-izin tersebut bekerja sama dengan para instansi terkait.

 

(Dok. Humas & Protokol)

Monday, 07 May 2018 05:13

KPID SULSEL GELAR EDP DAN IPP

KPID SulSel gelar Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) atas Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Lembaga penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Radio PT. Radio Kesehatan Takalar dan PT. Bedeanreno Jaya Bontonompo. EDP berlangsung di Grand Kalampa Hotel Takalar yang dibuka secara resmi oleh Ketua KPID SulSel Mattewakkang, S.Pt.M.Si. Senin, 07 Mei 2018.

EDP ditandai dengan Penandatanganan pakta integritas oleh ketua KPID SulSel, dari lembaga penyiaran Radio PT. Radio Kesehatan Takalar 90,3 FM dan PT. Bedeanreno Jaya Bontonompo disaksikan oleh anggota Komisioner KPID SulSel, perwakilan Balai monitor kls 1 mks, Kabag. Humas Setda. Kab. Takalar, serta perwakilan kominfo Takalar dan Gowa.

Mattewakkang, S.Pt.M.Si selaku Ketua KPID SulSel dalam sambutannya mengatakan diantaranya bahwa KPID sulsel selalu mengapreasi bagi lembaga penyiaran yang akan melakukan siaran.

Lanjut dijelaskan bahwa tugas KPID adalah mengawasi Sejauh mana lembaga tersebut akan memberikan program untuk masyarakat. EDP ini adalah Salah satu  rangkaian proses perizinan, suatu rekomendasi layak atau tidak yang akan diberikan izin dari kementerian, KPID hanya memberikan rekomendasi".

"Kami dari KPID mengimbau kepada seluruh lembaga penyiaran yang ada di Takalar dan Gowa agar menjadi garda ke depan dari gerakan anti Hoax sehingga dapat meminimalisir berita yang dapat meresahkan masyarakat". Himbau Mattewakkang pada kesempatan tersebut.

"Melalui EDP ini diharap bisa menjadi masukan bagi kedua lembaga dalam melakukan aktivitas penyiaran nantinya jika mendapatkan izin nantinya". Tutup Mattewakkang dalam sambutannya.

Sementara itu, Drs. Muh. Syahrir selaku Kabag. Humas setda kab. Pemkab Takalar mewakili Pemkab Takalar pada kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi dan dukungan sepenuhnya sehingga lebih ramai lagi penyiaran khususnya di Takalar dan diharap dapat membantu pemerintah dalam menyebarluaskan informasi seputar kegiatan Pemerintah Kab. Takalar.

 

(Dok. Humas & Protokol)

Bertempat di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Takalar telah dilakukan Pemusnahan Barang Bukti dan Obat-obatan terlarang yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, Senin, 07 Mei 2018.

Kepala Kejaksaan Negeri Takalar Saiful Bahri, SH. MH dalam sambutannya mengatakan bahwa Narkoba merupakan musuh kita bersama, dan pemerintah indonesia telah mencanangkan perang terhadap narkoba karena narkoba sudah merajalela sampai ketingkat pelajar yang dapat berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan lainnya baik kesehatan, sosial, ekonomi, politik, budaya maupun keamanan. Pemusnahan barang bukti narkotika dan obat-obatan terlarang yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebanyak 34 perkara yang menunjukkan keseriusan jajaran kejaksaan bekerjasama dengan Pemerintah Takalar dalam pemberantasan narkoba di Kab. Takalar". Tegas Kajari Takalar.

Wabup Takalar selaku Ketua BNN Kab. Takalar pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa atas nama pemerintah memberikan apresiasi terhadap kajari dengan pemusnahaan barang bukti hari ini. "Berkat dukungan dan kerjasama semua komponen barang bukti Narkotika dan Obat-obatan terlarang dapat dimusnahkan, Pemda Takalar juga akan berencana melakukan tes urine kepada ASN untuk mengurangi menggunaan narkoba di kab. Takalar". Tutup Wabup Takalar.

Barang bukti dan obat-obatan terlarang dimusnahkan dengan cara dibakar yang disaksikan oleh Pimpinan OPD Kab. Takalar, Kalapas Takalar, Kasat Narkoba, DPD Garda Indonesia, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda.

 

(Dok. Humas & Protokol)

Bertempat di JL. Star Hotel Jl. Boulevard Panakukang Makassar, Jum’at, 27 April 2018. Wakil Bupati Takalar H. Achmad Dg. Se’re, S.Sos membuka secara Resmi Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan SDM Pengelola PPID Pembantu Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi Lingkup Pemerintah Kab. Takalar  tahun 2018.

Wakil Bupati Takalar dalam sambutannya menyampaikan bahwa kita harus saling menjalin silaturahmi dalam rangka pembangunan kabupaten takalar yang lebih baik dan pada kesempatan itu pula juga menghimbau kepada seluruh peserta bimtek agar senangtiasa bekerja keras sesuai dengan tupoksinya dengan profesionalismenya.

Sekarang ini, Bupati dan Wakil Bupati giat-giatnya melaksanakan perubahan-perubahan dan paradigma yang lebih bagus. Berkaitan dengan hal tersebut, Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi diharapkan memiliki integritas yg tinggi dalam melaksanakan tugas serta mampu menyiapkan informasi dan dokumentasi Secara cepat dan akurat. Tutup Wakil Bupati Takalar dalam sambutannya.

Sementara itu,  Kepala Dinas Kominfo Hj. Fatmawati, S.STP.,M.A.P menyampaikan dalam laporannya bahwa Bimtek  akan berlangsung selama 3 hari dari tanggal 27 s/d 29 April 2018 diikuti kurang lebih 36 orang peserta dari setiap OPD yang memiliki website. Dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pejabat PPID sebagai ujung tombak dalam pelayanan informasi kepada masyarakat

Beberapa hal yang terkait dengan tugas pokok Pejabat pengelola infomasi dokumentasi (PPID) pembantu yang ada di OPD. Yang menpunyai tugas diantaranya : merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, mengklasifikasikan informasi, mendokumentasikan informasi dan memberikan pelayanan informasi dan PPID pembantu. Dan menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan atau memberikan pelayanan informasi kepada public. Dan melakukan klarifikasi bahan informasi public dari PPID pembantu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi". Jelas Hj. Fatmawati dalam laporannya.

Adapun pemateri dalam Bimtek tersebut Fahir Halim dari Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Sulawesi Selatan, Anwar dan Surya dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.

Turut hadir pada kegiatan bimtek tersebut kepala bidang komunikasi dan informasi public dinas komunikasi dan informatika kab. Takalar, kepala bidang pembinaan dan pengelolaan arsip daerah dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten takalar, kepala seksi pelayanan informasi dan hubungan kelembagaan dinas komunikasi dan informatika kab. Takalar, dan kepala bagian hukum setda kab. Takalar.

 

(Dok. Humas & Protokol)

Telah dilaksanakan Workshop Evaluasi Implementasi Siskeudes dalam Tata Kelola Keuangan Desa Kab. Takalar yang dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Takalar H. Achmad Dg. Se're, S.Sos di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, Selasa, 24 April 2018. Adapun tema yang diangkat yaitu "Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel dengan menggunakan Aplikasi Siskeudes".

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kerjasama Pemerintah Daerah Kab. Takalar dengan jumlah peserta kurang lebih 171 orang berasal dari OPD terkait, Muspida, para Camat serta para Kepala desa se-Kab. Takalar.

Sekda Takalar DR. Ir. H. Nirwan Nasrullah, M.Si selaku moderator memperkenalkan Narasumber yaitu Anggota Komisi XI DPR RI H. M. Amir Uskara, M.Kes, Direktur PLP Bidang Polsoskam Lainnya BPKP Pusat Iwan Taufiq Purwanto, Pemeriksa Madya BPK RI Prov. Sulsel Jamaluddin, SE. MH. AK. CA. Kepolisian Daerah Prov. Sulsel Kompol. Drs. Hamka Malluru. Dengan materi masing-masing yaitu Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 untuk kesejahteraan rakyat, Pengawalan Akuntabilitas Keuangan Desa, Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Peran Polri dalam Mengawal Pembangunan Desa.

Wakil Bupati dalam sambutannya Mengatakan bahwa tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa memang semakin berat untuk itu Kepala Desa secara khusus dituntut agar mampu bekerjasama dengan semua pihak dalam meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa.

"Dalam meminimalisir penyimpanan yang terjadi dalam penggunaan keuangan desa maka perlu digunakan aplikasi Siskeudes. Aplikasi ini sudah memenuhi ketentuan regulasi yang terintegrasi dari hulu ke hilir, inti dari penggunaan aplikasi ini adalah tidak menunda mencatat atau menginput transaksi yang terjadi". Tutup Wakil Bupati Takalar.

Dalam kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penyerahan Cendramata dari  BPKP ke Pemda Takalar dan dari Pemda Takalar ke Anggota Komisi XI DPRD RI.

 

(Dok. Humas & Protokol)

Page 1 of 102

Social Facebook

Social Twitter

Alamat Kantor

Jalan Jend. Sudirman No. 26 Takalar 92212
Telp. (0418) 21116, 21132
Fax. (0418)21105
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.